Komunikasi Politik dan Ideologi Politik

I.                  PENDAHULUAN

Komunikasi politik merupakan penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti luas. Berdasarkan pembatasan konsep komunikasi politik tersebut, terdapat dua hal yang perlu mendapatkan penekanan dalam proses komunikasi politik. Pertama, bahwa yang membedakan komunikasi politik dengan komunikasi yang lain terletak pada pesan yang disampaikan berupa pesan-pesan politik. Kedua, pengertian “dalam arti luas” menunjuk pada saluran yang digunakan dalam komunikasi politik dan level masyarakat. Artinya, komunikasi politik dapt menggunakan saluran atau media apapun yang ada dalam masyarakat dan dapat terjadi pada level manapun dalam masyarakat.

Ideologi adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalamyang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknyamengatur tingkah laku bersama dalam segi kehidupan manusiawi (Alfian, 1980:109). Ideologi juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup, filsafat hidup atau sikap menal yang dapatdimiliki oleh indivedu atau masyarakat dalam kehidupan bersama.

Ideologi selalu menjadi sumber yang pokok terjadinya kebebasan informasi dalamkomunikasi politik, sehingga ideologi akan membentuk proses terbentuk dan terbinanya OpiniPublik suatu bangsa.

II.               PEMBAHASAN

KOMUNIKASI POLITIK DAN IDEOLOGI POLITIK

A.   Komunis

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuahmanifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Pada prinsipnya, menurut komunis semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

Komunikasi Politik dan Ideologi Komunis

Ø  Suprastruktur komunikasi: sikap Elit Berkuasa,Kebijaksanaan Komunikasi, Sentralisasi sumber-sumber Komunikasi

Ø  Sistem komunikasi pada negara-negara penganut ajaran Marxi selalu berdasar kepada produk-produk pemikiran Karl Marx.

Ø  Elit politik sebagai elit suprastruktur terdiri dari pemerintah dan partai. Merekamenginterpretasikan simbol-simbol ideologi ke dalam simbol-simbol kekuasaan, dan kedalam simbol-simbol masyarakat.

Ø  Proses komunikasi yang berlangsung dalam suasana suprastruktur komunikasi atausuprastruktur politik bersifat monomorphic yaitu bersumber dari satu topik ideologi.

Ø  Produk-produk komunikasi nasional bersifat indoktrinatif, instruktif, regulatif dan

           informatif.

Ø  Sumber-sumber komunikasi berada pada penguasa dan disentralisasikan ke dalampemerintahan pusat. Komunikasi berlangsung secara vertikal, mengalir melalui struktur

formal.

Ø  Di negara-negara komunis khususnya Uni Soviet, maka publik-publik media massa,terutama surat kabar telah ditentukan oleh pemerintah.

Ø  Suasana Infrastruktur Komunikasi: Kebebasan Berkomunikasi,Perkembangan PendapatUmum, serta di dalam Mengelola Media MassaSuasana infrastruktur sebagai tolok ukur untuk memahami dalam sistem apa komunikasi ituditerapkan.

Ø  Di dalam sistem totaliter komunis, maka infrastruktur komunikasi tidak memberi kontribusiterhadap kelangsungan sistem, karena infrastruktur komunikasi telah dipola menurutkepentingan elit berkuasa.

B.     Pancasila

Pancasila telah menjadi istilah resmi sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, baik ditinjau dari sudut bahasa maupun sudut sejarah.

Menurut Ir. Soekarno.Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia

Menurut PANITIA LIMA, Pancasila adala lima asas yang merupakan ideologi negara. Kelima sila itu merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hubungan antara lima asa erat sekali, berangkaian, dan tidak berdiri sendiri. 

PADA LAMBANG NEGARA RI "GARUDA PANCASILA"

Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

Komunikasi Politik dan Ideologi Pancasila

Ø   Pengelola sumber-sumber komunikasi lebih tinggi frekuensinya berada pada Presiden, baik sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) maupun sebagai kepala negara.

Ø   Kehidupan infrastruktur komunikasi berkembang sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai lembaga input bagi suprastruktur komunikasi.

Ø   Pendapat umum dijamin oleh ketentuan peraturan yang berlaku, sesuai dengan sifatnyabahwa Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum (rachts staat).

Ø   Pengaturan hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Halini sebagai suatu identitas bahwa sistem komunikasi Indonesia berbeda dengan sistem lain.Dalam hal kesertaan masyarakat di bidang media massa, maka masyarakat diberikesempatan untuk mengelolanya.

Ø   Pers yang berorientasi, bersikap dan bertingkah laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945 (Dewan Pers, 1984).

Ø   Hakekat pers Pancasila menurut dewan pers : pers yang bebas dan bertanggung jawab dalammenjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyaluraspirasi rakyat dan control sosial yang konstruktif

Ø   Pers Pancasila dilatarbelakangi oleh filsafat Pancasila dan sistem sosial dan politik sertasistem hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, hal ini menunjukkan bahwapers Pancasila memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem pers di negaralain. Pers Pancasila diluar paham liberal dan otoriter yang dikenal luas di seluruh dunia

C.    LIBERALISME

Definisi liberalisme adalah suatu ideologi atau ajaran tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan di bidang budaya, hukum, ekonomi, serta tata kemasyarakatan atas dasar kebebasan individu, agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya itu sebebas mungkin. Inti pokok liberalisme adalah terjaminnya kemerdekaan individu mengingat masyarakat dibentuk dari individu-individu.

Ciri Negara Penganut ideology Liberal

Berdasarkan pengertian liberalisme di atas, kita dapat membuat kesimpulan bahwa negara yang menganut ideology  liberal memiliki ciri-ciri:

·      Pertama, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik.

·      Kedua, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan pers.

·      Ketiga, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas.Keputusan yang dibuat hanya sedikit untuk rakyat sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri sendiri.

·      Keempat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Pendek kata, kekuasaan dicurigai sebagai hal yang cenderung disalahgunakan, dan karena itu, sejauh mungkin dibatasi.

·      Kelima, suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian besar individu berbahagia. Walau masyarakat secara keseluruhan berbahagia, kebahagian sebagian besar individu belum tentu maksimal. Dengan demikian, kebaikan suatu masyarakat atau rezim diukur dari seberapa tinggi indivivu berhasil mengembangkan kemampuan-kemampuan dan bakat-bakatnya. Ideologi liberalisme ini dianut di Inggris dan koloni-koloninya termasuk Amerika Serikat

Komunikasi Politik dan Ideologi Liberal

Dalam ideology Liberal Kontrol sosial dalam sistem pers liberal berlaku secara bebas. Berita-berita ataupun ulasan yang dibuat dalam media massa dapat mengandung kritik-kritik tajam, baik ditujukan kepada perseorangan lembaga atau pemerintah.

komunikasi politik di negara yang menganut sistem politik demokrasi liberal mengalir dari bawah (rakyat) ke atas (penguasa), karena media massa diletakkan jauh dari kekuasaan dan lebih dekat dengan rakyat. Demokrasi liberal mengutamakan bentuk pulic relation yang mengandalkan komunikasi dua arah. Hal ini dapat terjadi berkat adanya kebebasan informasi yang dimiliki oleh media massa yang betul – betul berkembang sebagai kekuatan pembentuk Opini Publik dalam masyarakat yang demoktratis. 

Setelah melewati sejarah yang panjang, ternyata sistem komunikasi politik otoritarian dan libertarian mengalami perkembangan masing - masing dua variasi. Dalam sistem libertarian muncul koreksi dengan lahirnya “sistem tanggung jawab sosial pers” dari media massa. Kemudian dikoreksi lagi dengan munculnya “sistem media demokratik parsisipan”

D.    Fasis

Fasisme adalah gerakan radikal ideologi nasionalis otoriter politik. Fasis berusaha untuk mengatur bangsa menurut perspektif korporatis, nilai, dan sistem, termasuk sistem politik dan ekonomi. 

Berdasarkan dasar teori sebelumnya telah diketahui arti dari  Ideologi dan Fasisme. Sehingga dari kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa Ideologi Fasisme merupakan sebuah paham politik yang menjunjung kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Ada pula yang mengartikan bahwa ideologi Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dalam paham ini, nasionalisme yang sangat fanatik dan juga otoriter sangat terlihat.

Fasisme sesungguhnya merupakan ideologi yang di bangun menurut hukum rimba, fasisme juga bertujuan membuat individu dan masyarakat berfikir dan bertindak seragam, untuk mencapai tujuan ini fasisme menggunakan kekuatan dan kekerasan bersama semua metode propaganda bahkan melakukan genocide (pemusnahan secara teratur terhadap suatu golongan atau bangsa).Hal tersebut dikarenakan menurut ideologi fasis, Negara bukan ciptaan rakyat merupakan ciptaan orang kuat .Bila orang kuat sudah membentuk organisasi Negara, maka negara wajim menggembleng/memaksakan dan mengisi jiwa rakyat. Fasisme sebagai ideologi berkembang pada abad ke 20 ia menyebar dengan pesat di seluruh dunia pada perang dunia.

Komunikasi Politik dan Ideologi Fasis

Dalam Ideologi Fasis, Komunikasi politik merupakan sesuatu yang penting selain dari kekerasan fisik yang bersifat memaksa untuk mengikuti segala yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi. karisma seorang pemimpin sangat penting  yang harus  menguasai teknik-teknik retorika dan mampu ‘bersimpati’ (tentu simpati sebagai bagian dari taktik politis) terhadap penderitaan dan mengangkat mereka dari kubangan rasa malu dan rendah diri sebagai sebuah bangsa atau ikatan entitas politis lainnya yang sedang bergerak menurun (dekaden); pemimpin yang menguasai teknik-teknik memobilisasi massa dan juga menguasai cara-cara persuasi lewat media massa dan media elektronik lainnya, mempunyai backingelite yaitu para pakar dan teknisi (teknokrasi).

Pengelolah Sumber-sumber komunikasi sepenuhnya dipegang oleh pemimpin tertinggi suatu Negara.Komunikasi politik berisi tentang propaganda dan pemberitaan tentang hal-hal yang baik dari seorang pemimpin.

Proses Lahirnya Bentuk Negara Indonesia

Bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan ini secara tegas tertuang di UUD 45 pasal 1. Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan bentuk Negara dari bentuk Negara kesatuan,serikat,kemudian Negara kesatuan kembali.

v  Awal terbentuknya berdasarkan UUD 1945 (1945-1949)

Berdasarkan hasil rapat dari PPKI dan dengan diploklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945 oleh Bung Karno menandai terbentuknya suatu Negara yang baru yaitu Negara kesatuan Republik Indonesia yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara kesatuan yang di tuangkan dalam UUD 1945 pasal 1.Dan untuk merespon terbentuknya  NKRI tersebut maka para pejuang bangsa Indonesia mulai menata kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyusun alat kelengkapan Negara. Usaha menyusun alat kelengkapan Negara antara lain dilakukan melalui :

a. Sidang PPKI yang I, tanggal 18 Agustus 1945, keesokan harinya setelah proklamasi dengan keputusan :

    1. Mengesahkan UUD 1945

    2. Memilih presiden dan wakil presiden

    3. Untuk sementara waktu tugas presiden akan dibantu oleh Komite Nasional

b. Sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945 ,dengan keputusan :

     1. menetapkan 12 kementrian

     2. membagi wilayah RI menjadi 8 propinsi yang dikepalai oleh Gubernur

c. Sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945, dengan keputusan :

   1. membentuk Komite Nasional Indonesia yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang  berkedudukan di Jakarta, dengan ketuanya Mr. Kasman Singodimejo.

 2. Membentuk Partai Nasional Indonesia, yang ditetapkan sebagai satu satunya partai di Indonesia, namun hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai kalangan yang menghendaki agar masyarakat diberi kebebasan untuk mendirikan partai politik, hal ini mendorong keluarnya maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 no X yang berisi tentang pembentukan partai partai politik.

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat, yang beranggotakan para pemuda bekas HEIHO, PETA dan KNIL, dan anggota anggota badan semi militer lainnya.

     Pada tanggal 5 oktober 1945 pemerintah membentuk Tentara keamanan Rakyat (TKR), sebagai panglimanya diangkat Supriyadi, namun karena tidak pernah muncul, maka posisinya digantikan oleh Sudirman, sedangkan sebagai kepala staf umum diangkatlah Oerip Sumoharjo. Nama TKR kemudian diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), sesuai dengan maklumat pemerintah 26 Januari 1946, dan pada tanggal 7 Juni 1947 nama TRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

v  Konstitusi RIS  ( 27 Desember 1949-16 Agustus 1950)

 Latar Belakang Terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat

Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara bekas jajahan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda , dengan alasan :

a. Ketentuan Hukum Internasional

Menurut Hukum Internasional suatu wilayah yang diduduki sebelum statusnya tidak berubah, ini berarti bahwa Hindia-Belanda yang diduduki oleh Bala Tentara Jepang masih merupakan bagian dari Kerajaan Belanda, oleh karena itu setelah Jepang menyerah, maka kekuasaan di Hindia-Belanda adalah Kerajaan Belanda sebagai pemilik/ penguasa semula.

b. Perjanjian Postdan

Yaitu pernjajian diadakan menjelang berakhirnya Perang Dunia II yang diadakan oleh Negara Sekutu dengan phak Jepang, Italia dan Jerman, perjanjian ini menetapkan bahwa setelah Perang Dunia II selesai, maka wilayah yang diduduki oleh ketiga Negara ini akan dikembalikan kepada penguasa semula.

Atas dasar perjanjian di atas, maka Belanda merasa memiliki kedaulatan atas Hindia-Belanda secara De Jure. Akibat adanya pandangan ini yang kemudian menimbulkan konflik senjata antara Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dengan NICA pada tanggal 10 Nopember 1946 di Surabaya (Bewa Ragawino, 2007: 82-82). Untuk mengakhiri konflik ini, maka diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda pada tangga 25 Maret 1947 di Linggarjati (Perundingan Linggajati) yang antara lain menetapkan :

1. Belanda mengakui RI berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra, di wilayah-wilayah lain yang berkuasa adalah Belanda.

2. Belanda dan Indonesia akan bekerja sama membentuk RIS.

3. Belanda dan Indonesia akan membentuk Uni Indonesia Belanda.

Hasil perundingan ini sesungguhnya merugikan bangsa Indonesia karena kedaulatan wilayah Indonesia semakin sempit. Selain itu, timbul penafsiran yang berbeda antara Belanda Indonesa mengenai soal Kedaulatan Indonesia-Belanda, yaitu :

1. Sebelum RIS terbentuk yang berdaulat menurut Belanda adalah Belanda, sehingga hubungan luar negeri/ Internasional hanya boleh dilakukan oleh Belanda.

2. Menurut Indonesia sebelum RIS terbentuk yang berdaulat adalah Indonesia, terutama Pulau Jawa, Madura dan Sumatra sehingga hubungan luar negeri juga boleh dilakukan oleh Indonesia.

3.     Belanda meminta dibuat Polisi bersama, tetapi Indonesia menolak.

Dalam diktat Bewa Ragawino (2007: 83), akibat adanya penafsiran ini terjadi Clash I (Agresi Militer I) pada tanggal 21 Juli 1947 dan Clash II (Agresi Militer II) tanggal 19 Desember 1948. Menurut Indonesia, Belanda menyerbu dan melanggar wilayah Negara Republik Indonesia yang telah diakuinya sendiri sehingga hal tersebut diistilahkan dengan agresi. Sedangkan menurut Belanda terjadinya agresi militer Belanda adalah dalam rangka penertiban wilayah Kedaulatan Belanda. Bentrok senjata Indonesia-Belanda ini kemudian dilerai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan melakukan genjatan senjata serta dibuat suatu perundingan baru di atas Kapal Renville tahun 1948 (Perjanjian Renville) yang menetapkan :

1. Belanda dianggap berdaulat penuh di seluruh Indonesia sampai terbentuk RIS.

2. RIS mempunyai kedudukan sejajar dengan Belanda.

3. RI hanya merupakan bagian RIS

Tindak lanjut dari Perjanjian Renville ini, maka pihak PBB merencanakan pengadaan Konferensi antara Negara Republik Indonesia dan Belanda guna membahas mengenai Republik Indonesia Serikat. Konferensi ini dinamakan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang mana diadakan mulai tanggal 23 Agustus 1949 di S’Gravenhage (Den Haag). Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam konferensi ini, yaitu: Negara Republik Indonesia, BFO (Byeenkomst voor Federal Overleg) dan Belanda, serta sebuah komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal 2 Nopember 1949, KMB menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu meliputi:

1. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat

2. Penyerahan (baca: pengakuan) kedaulatan oleh Pemerintah Kerajaan    Belanda kepada Pemerintah Negara RIS yang terdiri dari tiga persetujuan induk, yaitu:

a.       Piagam Pengakuan Kedaulatan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda kepada   Pemerintah Negara RIS.

b.       Statut UNI

c.      Persetujuan Perpindahan

3. Didirikannya UNI antara Negara RIS dengan kerajaan Belanda.

Dalam Pengesahan Piagam Pengakuan Kedaulatan tersebut lahirlah sebuah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dimana menyatakan bahwa negara Republik Indonesia Serikat resmi berdiri pada tanggal 27 Desember 1949.Selain itu   dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam alinea III yang mengemukakan antara lain: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan….”

Dan pada ketentuan pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS berbunyi, “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk Federasi”.

Hal tersebut menegaskan bahwa Republik Indonesia Serikat memiliki bentuk negara federal.

v  UUDS 1950

Perjuangan bangsa Indonesia menentang susunan negara yang federalistik semakin kuat, rakyat Indonesia menghendaki susunan negara yang unitaris (kesatuan). Bentuk dari penentangan tersebut dilakukan rakyat Indonesia dengan menyampaikan tuntutan-tuntutan dan hal tersebut terjadi di berbagai daerah. Karena faktor kesamaan pemikiran ini, beberapa daerah bagian menggabungkan diri dengan negara Republik Indonesia. Hal ini dibenarkan dalam UU Darurat No.11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Negara Republik Indonesia Serikat; LN No. 16 Tahun 1950 mulai berlaku 9 Maret 1950. UU Darurat tersebut sebagi pelaksanaan dari ketentuan pasal 44 konstitusi RIS. “Perubahan daerah sesuatu daerah bagian, begitu pula masuk ke dalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah bagian yang telah ada, hanya boleh dilakukan oleh sesuatu daerah-sungguhpun sendiri bukan daerah bagian- menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan UU federal, dengan menjunjung asas-asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekedar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetujuan daerah bagian yang bersangkutan” (Soehino, 1992: 73).

Akibat dari adanya penggabungan ini, maka negara Republik Indonesia Serikat terdiri dari tiga negara bagian yaitu meliputi negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Atas kejadian ini maka kewibawaan pemerintahan negara federal menjadi berkurang dan sebagai solusinya maka diadakan permusyawaratan antara pemerintah negara Republik Indonesia Serikat dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia (meawakili negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur). Dari permusyawaratn tersebut dihasilkan keputusan bersama yaitu persetujuan 19 Mei 1950 yang pada pokoknya disetujui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan dan untuk itu diperlukan sebuah undang-undang dasar Sementara dari kesatuan.Pada UUDS  ini dalam alinea 3 Pembukaan UUDS 1950 menyebutkan  maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara yang berbentuk REPUBLIK KESATUAN

PS 1 (1) : Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk KESATUAN (Joeniarto, 1990: 71-72).

v  Dekrit 5 juli 1959

Kegagalan konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan dan kembali juga menegaskan bahwa Negara republic Indonesia adalah Negara yang berbentuk kesatuan sebagaimana yg tertuang dalam Prmbukaan UUD 1945 pasal 1 ayat.

v  Amandemen UUD 1945 ( 1999-2002)

Pasal 1 ayat 1 “Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik”.

1.      Pasal 18 ayat 1 dan 2. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsiitu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyaipemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2.      Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.